Main Article Content

Abstract

Inclusive education is an education that accommodate the needs of children, regardless of physical, social, and cultural conditions. One type of inclusive educations is education for children of indigenous people, who mostly live in areas with limited access. Several Non-Government Organizations (NGOs) have been involved in the continuity of education for indigenous people, along with the government limited involvement. The purpose of this study is to see portraits of education models for indigenous people in Indonesia and the involvement of NGOs in carrying out education for indigenous people. This research uses a qualitative descriptive approach, where data collection is done through literature studies, interviews, and observations in the field. The results of the study show that there are four models of education in indigenous communities in Indonesia, i.e.: conservative, transformation, integration, and complementary. In these cases, NGOs play an important role in directing educational paradigms that are built according to geographical, social and cultural characteristics in their respective regions. Therefore, the education of indigenous peoples should be treated contextually by considering these characteristics.

Keywords

pendidikan inklusif masyarakat adat lembaga swadaya masyarakat pendidikan kontekstual inclusive education indigenous peoples non-goverment organization contextual

Article Details

References

  1. Adriyani, A. (2018). “Ekoliterasi: Pendidikan Kontekstual dan Pelestarian Lingkungan dalam Masyarakat Adat Ammatoa Kajang”. Tesis. Yogyakarta: Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada.
  2. Afriansyah, A, dkk. (2018). “Pendidikan Dasar untuk Masyarakat Adat dan Kebangsaan: Pembelajaran dari Tiga Model Pendidikan Adat di Indonesia” dalam Ary Budiyanto, dkk (Ed). Indonesia Sebagai Ruang Imajinasi II. Malang: Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya.
  3. Arizona, Y. (2013). “Masyarakat Adat dalam Kontestasi Pembaruan Hukum”. Makalah dalam Seminar Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat: Upaya Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan KAT Saat Ini dan Pengembangan Ke Depan”, diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 15 Mei 2013.
  4. Astuti, I., dkk. (2011). Kepemimpinan Pembelajaran Sekolah Inklusi. Malang: Bayumedia.
  5. Badan Registrasi Wilayah Adat. (2021). Wilayah Adat Orang Rimba Makekal Hulu. Bogor: BRWA. https://brwa.or.id/wa/view/SlA4ZHZXcGVtSkU, diunduh 7 April 2021.
  6. Baharudin, E. (2010). “Pendidikan Suku Anak Dalam: Suatu Perubahan dari Paradigma Positivistik ke Konstruktivisme”. Forum Ilmiah, Volume 7 Nomor 2, Mei 2010.
  7. Biantoro, S, dkk. (2018). Pendidikan Kontekstual Masyarakat Adat di Indonesia. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  8. Creswell, J. (2002). Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approach. London: International Education and Professional Publisher.
  9. Darmanto dan Setyowati, A.B.. (2012). Berebut Hutan Siberut, Orang Mentawai, Kekuasaan, dan Politik Ekologi. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
  10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. (2017). Profil Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal di Provinsi Banten (Kajian Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dan Hutan). Serang: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, Laporan tidak diterbitkan.
  11. Direktorat Pendidikan Luar Biasa. (2007). Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Jakarta: Direktorat Pendidikan Luar Bisasa, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional.
  12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2013). Permendikbud No. 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (PLK). Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822
  13. _________. (2016). Permendikbud No. 67 Tahun 2016 Tentang Perubahan Permendikbud No. 72 Tahun 2013. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1637
  14. Ramdani, E. (2018). “Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penguatan Pendidikan Karakter”. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial. Vol. 10 Nomor 1. 1-10. http://jurnal.unimed.ac.id/2012/ index.php/jupiis.
  15. Republik Indonesia. (2002). Undang¬-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
  16. ________. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.
  17. Saleh, H.A. (2008). “Kajian tentang Pemerintahan Desa, Perspektif Otonomi Daerah”. Government, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol. 1, No. 1, Juli 2008, hlm. 1-23.
  18. Sekolah Adat Samabue. (2016). 23 Desember. https://perempuan.aman.or.id/sekolah-adat-samabue/, diunduh 15 Maret 2021.
  19. Suyatno, B dan Sutinah. (2005). Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
  20. UNESCO and Ministry of Education and Science Spain. (1994). The Salamanca Statement and Framework for Action On Special Needs Education. Adopted by the World Conference On Special Needs Education: Access and Quality. Salamanca, Spain, 7-10 Juni 1994.
  21. UNESCO. (2016). “Indigenous People Right’s to Education”. http://www.un.org/en/ events/indigenousday/pdf/Backgrounder_Indigenous_Day_2016.pdf. Diunduh 2 Oktober 2018.
  22. Yayasan Citra Mandiri Mentawai. (t.t.) Sekolah Hutan Sebuah Alternatif Pemenuhan Kebutuhan dan Hak Atas Pendidikan. Laporan tidak diterbitkan.