Main Article Content

Abstract

Education in Indonesia is regulated in a law which mandates that basically every human being has the right to fulfill education. Humans here mean everyone despite different ethnicities, races or religions, or even age. Everyone has the right to get education. This includes children who were diagnosed with cancer and tumor. The education of children with cancer and tumor needs to be considered with policies that are formulated and made specifically. This research was conducted with data collection methods in the form of interviews and documentation, which were then analyzed through data reduction, data assessment, and data verification. Data verification was carried out at a social foundation that serves children with cancer, namely Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (Indonesian Cancer Child Care Foundation), which has a program called My school, focused on the fulfillment of education for children diagnosed with cancer. The foundation was chosen to be a source of data in making appropriate policies for children with cancer, because with its 14-year career, YKAKI has contributed to the education of cancer children. Through problem formulation, forecasting, and recommendations, it was found that several things could be managed, including the hospital education system (hospital schooling), a special curriculum for children with cancer and tumor, the learning process for children with cancer and tumor, teachers for children with cancer and tumor, facilities that adapt the physical abilities of children with cancer and the continuity of education for children with cancer. From various points, it is concluded that a policy that focuses on the education of children with cancer and tumor is urgently needed.


Pendidikan di Indonesia diatur dalam undang-undang yang mengamanatkan bahwa pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak dalam memenuhi pendidikan. Manusia di sini tidak memandang suku, ras atau agama yang berbeda, atau bahkan usia dari kecil sampai tua. Semua memiliki hak dalam pendidikan. Tidak luput juga anak-anak yang terdiagnosis kanker dan tumor. Oleh karena itu, pendidikan anak-anak dengan penyakit kanker dan tumor perlu diperhatikan dengan kebijakan-kebijakan yang disusun dan dibuat khusus. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui reduksi data, pengkajian data, dan verifikasi data. Verifikasi data dilakukan di yayasan sosial yang melayani anak-anak kanker yaitu Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia dengan programnya sekolah-ku, yaitu pemenuhan pendidikan untuk anak-anak yang terdiagnosis kanker. Yayasan tersebut dipilih menjadi sumber data dalam pembuatan kebijakan yang tepat untuk anak-anak kanker, karena dengan kiprah yang sudah mencapai 14 tahun, YKAKI sudah memberikan kontribusi dalam memenuhi pendidikan anak-anak kanker. Melalui perumusan, forecasting, hingga rekomendasi kebijakan, ditemukan bahwa beberapa hal dapat menjadi pilihan, antara lain sistem pendidikan rumah sakit (hospital schooling), kurikulum khusus anak-anak kanker dan tumor, proses belajar anak-anak kanker dan tumor, guru-guru untuk anak-anak kanker dan tumor, fasilitas yang menyesuaikan kemampuan fisik anak-anak kanker dan keberlanjutan pendidikan anak-anak kanker. Dari berbagai telaah, disimpulkan bahwa sebuah kebijakan yang tertuju pada pendidikan anak anak kanker dan tumor sangat diperlukan.

Keywords

Kebijakan Pendidikan Anak-anak Kanker Tumor

Article Details

References

  1. Ana, R.S. (2009). KBB. Semarang: CV Widya Karya.
  2. Anggara, Sahya. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
  3. Eko, H. (2012). Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.
  4. Hasbullah. (2009). Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta: Rajawali Pers.
  5. Pohan. (2007). Metodologi Penelitian Pendidikan. Yogyakarta: Lankara.
  6. Sanjaya, W. (2010). Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Kencana.
  7. Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: alfabeta.
  8. Sutapa, M. (2008). Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Dosen Program Studi Manajemen Pendidikan FIP Universitas Negeri Yogyakarta.
  9. Tahir, A.K. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Dareah. Bandung: Alfabeta.
  10. Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemrintah. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama.
  11. http://dinkes.surabaya.go.id/portalv2/blog/2011/05/18/hospital-schooling-bukan-sekedar-pengganti-cuti-pasien-anak/
  12. http://southamptonhospitalschool.co.uk/curriculum/
  13. http://southamptonhospitalschool.co.uk/welcome/
  14. http://ykaki.org/Beranda