Main Article Content

Abstract

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu dari jumlah lembaga PAUD yang ada di Kota Banjarmasin belum semuanya memiliki perencanaan khususnya pada analisis peningkatan legalitas kelembagaan PAUD dan analisis kebutuhan pendidikan untuk anak usia dini (AUD). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan analisis data deskrtif kuantitatif dan kualitataif. Hasil studi menunjukkan bahwa: i) Disdik Kota Banjarmasin dan Lembaga PAUD sampel tidak melakukan perencanaan yang baik untuk pendataan analisis kebutuhan pendidikan AUD; ii) Belum semua lembaga PAUD sampel memiliki izin operasional dikarenakan adanya persyaratan yang belum dapat dipenuhi karena memerlukan biaya yang cukup besar seperti, pembuatan akta notaris; iii) Belum semua lembaga PAUD memiliki sarpras sesuai dengan pedoman sarana dan prasarana dari pusat; iv) untuk membantu ketersediaan sarpras, Disdik Kota Banjarmasin sudah mengalokasikan dana APBD II berupa bantuan RKB, rehab kelas rusak ringan dan berat, serta bantuan APE Dalam dan Luar berupa barang.

 

Abstract

The problem in this study is from the number of early childhood institutions in the city of Banjarmasin not all have plans in particular to the analysis of institutional legality increase early childhood education and educational needs analysis for early childhood (AUD). This study uses a case study approach to data analysis of quantitative and qualitative deskrtif. The study shows that: i) Disdik Banjarmasin and Institutions ECD sample is not doing better planning for data analysis AUD educational needs; ii) Not all the samples of early childhood institutions have an operating permit because of the requirements can not be met because it requires significant costs such as notary deed; iii) Not all early childhood institutions have infrastructure accordance with the guidelines of the central infrastructure; iv) to assist the availability infrastructure, Disdik Banjarmasin already allocated budget II in the form of classroom assistance, rehabilitation of damaged light and heavy classes, as well as the In and Out APE assistance in the form of goods.

 

 

Keywords

Lembaga PAUD perencanaan izin operasional sarana prasarana Institution ECD planning operational permits infrastructure

Article Details

References

  1. Amandemen Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam http://jdih.ristek.go.id/?q=perundangan/konten/1828.
  2. Arri Handayani, dkk, 2011. Peningkatan Kualitas Pos Paud Melalui Pengembangan Program Holistik Integratif (Penelitian Tindakan Pada Pos PAUD Se-Kalurahan Penggaron Kidul), dalam http://download.portalgaruda.org/article.php?article=6983&val=530. Jurnal Penelitian PAUDIA, Volume 1 No.1, November 2011.
  3. BPS Banjarmasin, 2015. Banjarmasin Dalam Angka 2015. BPS Kota Banjarmasin, 2015.
  4. Direktorat Pembinaan PAUD, 2014. NSPK, Norma,Standar, Prosedur, dan Kriteria Pedoman Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Pembinaan PAUD, Jakarta, 2014.
  5. Direktorat Pembinaan PAUD, 2014. NSPK, Norma,Standar, Prosedur, dan Kriteria Pedoman Sarana Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Pembinaan PAUD. Jakarta, 2014.
  6. Hiryanto, dkk. (tanpa tahun). Pemetaan Tingkat Pencapaian Mutu Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Propinsi DIY, dalam http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/ penelitian/Drs.%20Hiryanto,%20M.Si./artikel.Pemetaan%20Tingkat%20Pencapain%20Mutu%20PAUD.pdf. Hasil Penelitian Research Grant Program Hibah Kompetisi (PHK) A-2 Prodi PLS
  7. M.A. Mukhyi, (1991). Buku Seri Diklat Pengantar Manajemen Umum (Untuk STMIK), Gunadarma. Jakarta, 1991.
  8. Manap Somantri, 2014. Buku Perencanaan Pendidikan dalam http://repository.unib.ac.id/8045/1/B12%20Manap,%202013%20-%20BUKU%20. IPB Press, Bogor 2014.
  9. Puslitjak, 2014. Efektifitas Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta, 2014.
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta, 2015.
  11. Sigit Dwi Handoko, 2014. Penyelenggaraan Program Di Pos Paud Cinta Ibu Di Desa Pangempon Kecamatan Bawang Kabupaten Batang, dalam http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc. Unes, Semarang 2014.
  12. Undang-undang Republik Indonesia Nomo 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Cetakan Ketiga. Jakarta, 2006.