Main Article Content

Abstract

Abstrak [P1] 

Tujuan kajian ini adalah mencari solusi yang dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan pemberdayaan MGMP sehingga mampu meningkatkan kualitas guru khususnya di daerah terpencil kepulauan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka kajian akan melakukan: (i) mengetahui profil dan keaktifan MGMP khususnya penyusun soal USBN, (ii) mengetahui perencanaan kegiatan oleh MGMP; (iii) mengetahui realisasi perencanaan kegiatan oleh MGMP, (iv) mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan MGMP, (v) mengetahui diseminasi hasil kegiatan, (vi) mengetahui transfer/pembelajaran hasil kegiatan kepada peserta didik, dan (vii) mengidentifikasi praktik baik penyelenggaraan MGMP yang dapat dicontoh di daerah lain. Pendekatan kajian ini adalah evaluasi. Kajian ini mengevaluasi pelaksanaan salah satu kegiatan MGMP yaitu penyusunan soal USBN. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan di Kabupaten Flotim melalui Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dan pengisian kuesioner oleh 10 orang ketua MGMP Mapel K-13. Data dianalisis dengan teknik statistik deskriptif. Kajian menyimpulkan bahwa (i) umumnya MGMP penyusun soal USBN memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai penerima bantuan block grant karena semua MGMP memiliki susunan organisasasi sesuai ketentuan yaitu minimal terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara; namun sebagian besar tidak memenuhi persyaratan lainnya yaitu mengadakan 12 kali kegiatan dalam tahun sebelumnya, (ii) sejumlah besar MGMP tidak membuat perencanaan kegiatan, (iii) tidak semua MGMP yang membuat perencanaan kegiatan merealisasikan perencanaannya, (iv) hasil kegiatan adalah sekumpulan soal-soal aras tinggi, hanya saja guru-guru tidak yakin bahwa soal-soal yang disusunnya tersebut merupakan soal aras tinggi karena tidak ada langkah validasi dan verifikasi oleh tim ahli, (v) diseminasi hasil kegiatan merupakan langkah yang sangat penting namun tidak maksimal dilakukan karena tidak dijadwal, (vi) pembelajaran/transfer hasil kegiatan kepada peserta didik juga tidak maksimal dilakukan karena tidak dijadwalkan dalam perencanaan kegiatan, dan (vii) ada praktek baik penyelenggaraan MGMP di Flotim yang dapat dicontoh yaitu cara membiayai kegiatan MGMP dan strategi pembentukan MGMP untuk menekan biaya transportasi dan untuk penghematan waktu.

 [P1]Mhn hinder singkatan dalam abstrak

Article Details

References

  1. Pustaka Acuan
  2. A’ing A. 2015. Studi Tentang Pembangunan Bidang Pendidikan Di Daerah Perbatasan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau. eJournal Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Volume 3, Nomor 4, Tahun 2015, halaman 545-559
  3. Al Arba’ A.K.R. 2018. Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru PAI SMA Kabupaten Sragen Tahun 2018. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
  4. Arumsari D. 2017. Pengaruh Keaktifan Guru Sejarah Dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Terhadap Kemampuan Mengelola Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Sejarah SMA Di Kabupaten Klaten. Jurnal Elektronik Mahasiswa Prodi Pendidikan SejarahProgram Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Volume 4, Nomor 5 Tahun 2017, halaman 685-710.
  5. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 2015. Data Uji Kompetensi Guru (UKG) 2015.
  6. Fatah A. 2018. Problematika Pendidikan Di Daerah Terpencil. Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, Indonesia.
  7. Firman. 2016. Peranan MGMP Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMA di Kota Balikpapan. Jurnal Sains Terapan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Balikpapan Volume 2, Nomor 1, Juni 2016, halaman 27-33.
  8. Guntur M. 2017. Pengaruh MGMP Ekonomi Terhadap Kompetensi Pedagogik Dan Profesional Guru SMAN Kubu Raya. Tesis. Program Studi Magister Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura.
  9. Hermanto R. dan Satya Santika. 2016. Analisis Hasil Uji Kompetensi Guru Matematika Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Tasikmalaya. Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran Matematika, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Universitas Siliwangi, Tasikmalaya Volume 2, Nomor 2, September 2016, halaman 135 – 142.
  10. Husna F. 2016. Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Untuk Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru PAI: Studi Kasus MGMP PAI SMP Negeri Kabupaten Kediri. Jurnal Didaktika Religia Volume 4, Nomor 2, Tahun 2016, halaman 205-224.
  11. Idhom A. M. 2017. Pelatihan Pembuatan Soal USBN akan Habiskan Rp 320 Miliar, dalam https://tirto.id/pelatihan-pembuatan-soal-usbn-akan-habiskan-rp320-miliar-ckg7 diunduh pada 4 Februari 2019.
  12. Juanda A. 2015. Kendala Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) IPS Dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional Dan Pedagogi Guru IPS SMP Di Kabupaten Sleman Tahun 2013/2014. Skripsi. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.
  13. Mahmud I. 2013. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru SMA di Kota Batu. Skripsi. Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.
  14. Mulatsih W. 2016. Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan SMA Di Kabupaten Pekalongan. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
  15. PDSPK, 2019. Jendela Pendidikan dan Kebudayaan. Melihat Pendidikan Dari Beberapa Aspek dan Sudut Pandang. : http://jendela.data.kemdikbud.go.id.
  16. Pratiwi, A. 2013. Pengaruh Pelaksanaan MGMP IPA Terpadu Dan Supervisi Akademik Oleh Kepala Sekolah Terhadap Kompetensi Profesional Guru Bidang Studi IPA SMP/MTs Se-Kota Magelang. Skripsi. Program Studi Manajemen Pendidikan Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
  17. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Jendela Pendidikan dan Kebudayaan. Melihat Pendidikan Dari Beberapa Aspek dan Sudut Pandang. http://jendela.data. kemdikbud.go.id diunduh pada 4 Februari 2019.
  18. Rahayu M. dkk. 2018. Sistem Pengelolaan Guru Tidak Tetap (GTT) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. JAMP: Jurnal Adminitrasi dan Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Malang, Volume 1 Nomor 3 September 2018, halaman 263-269.
  19. Ridwan. 2014. Upaya-Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Jurnal Pendidikan Ekonomi IKIP Veteran Semarang Volume 2 Nomor 1, November 2014.
  20. Senewe F.P. dan Elsi E. 2014. Analisis Deskriptif Kesehatan Lingkungan Di Daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan Dan Terpencil (DTPK-T). Jurnal Media Litbangkes Kemenkes RI, Volume 24 Nomor 3, September 2014, halaman 153 – 160.
  21. Suardi F. 2016. Diskriminasi Pendidikan Masyarakat Terpencil. Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Volume IV, Nomor 2, November 2016, halaman 203-212.
  22. Suharso, Y. 2013. Peran dan Tanggungjawab Guru Sebagai Tenaga Profesional. Majalah Ilmiah Pawiyatan, Volume XX Nomor 4, Tahun 2013, halaman 112 - 123.
  23. Yunus M. 2016. Profesionalisme Guru Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. Jurnal Lentera Pendidikan, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Pinrang, Volume 19 Nomor 1, Juni 2016, halaman 112-128.