Main Article Content

Abstract

Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui kebutuhan guru SMK, dan (2) mengidentifikasi upaya-upaya pemenuhan kebutuhan guru SMK. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data sekunder, yaitu memanfaatkan data kuantitatif yang sudah ada dari berbagai sumber data. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebutuhan guru peminatan kejuruan masuk dalam ketegori kekurangan. Kekurangan guru peminatan kejuruan terjadi di sekolah negeri maupun swasta. Kekurangan guru di sekolah swasta lebih besar daripada di sekolah negeri. Kekurangan guru peminatan kejuruan terjadi di semua bidang keahlian dan provinsi. Perkecualian di sekolah negeri di Provinsi Aceh sudah kelebihan guru. Upaya pemenuhan guru peminatan kejuruan telah dilakukan oleh pemerintah. Program yang sudah/sedang/belum dilakukan pemerintah antara lain: Program Keahlian Ganda, Program Guru Tamu, Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), maupun Program Magang Mahasiswa PPG. Upaya pemenuhan guru peminatan kejuruan dapat lebih maksimal lagi dengan memberdayakan: (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (2) Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan: Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, dan (3) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Dengan memberdayakan peraturan-peraturan tersebut, maka upaya pemenuhan guru peminatan kejuruan yang dapat dilakukan adalah program guru PPPK, program Instruktur kejuruan yang berasal dari dunia usaha/industry, dan program Kerjasama dengan perguruan tinggi.

Article Details

References

  1. Amirin, T. M (2015). Metode Penelitian Sekunder (Analisis Data Sekunder) dalam https://tatangmanguny.wordpress.com/2015/04/ 12/metode-penelitian-sekunder-analisis-data-sekunder/, diunduh 14 Juni 2019
  2. Inpres No. 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Meningkatkan Kualitas Dan daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia
  3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (2017). Pola Kebijakan Pengembangan Guru Produktif Berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2016 disebutkan
  4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (2016) Program Penataan Dan Pemerataan Guru Pendidikan Menengah Tahun 2016: paparan
  5. Mulyadi, Y., Agus Setiawan, dan Purnawan (2010). Studi Evaluasi Kebutuhan Guru Sekolah Menengah Kejuruan Di Propinsi Bangka Belitung dalam Proceedings of The 4th International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI & UPSI Bandung, Indonesia, 8-10 November 2010
  6. nn. 2018. Potret Capaian Program Revitalisasi SMK Saat Ini dalam Jendela Pendidikan dan Kebudayaan, XXVII/Oktober-2008
  7. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 06/D.D5/KK/2018 Tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)
  8. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor: 07/D.D5/Kk/2018 Tanggal: 7 Juni 2018 Tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)
  9. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
  10. Triwiyanto, T., Desi Eri Kusumaningrum, dan Imam Gunawan (2017). Proyeksi Ketersediaan, Kebutuhan, Dan Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama Di Kota Batu dalam Laporan Penelitian Penelitian Pnbp Jurusan. Fakutas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang November, 2017