Main Article Content

Abstract

The study aims to determine the potential support for the implementation of PIP policies in an effort to improve access to education for school-age children who come from underprivileged families. This research is a case study in Babakan subdistrict which based on preliminary observations shows an indication of successful PIP implementation. This research uses a descriptive qualitative approach. The data is collected through document review by analyzing the PIP report data and in-depth interviews with relevant stakeholders. The results show that the successful implementation of PIP was supported by four interrelated aspects, including good communication and coordination between the stakeholders involved in tiered, adequate resources, and a good bureaucracy based on their roles and functions. It is hoped that the research results can inspire and motivate other regions to implement PIP.

Keywords

Program Indonesia Pintar support comunication cordination resources bureaucracy Program Indonesia Pintar pendukung komunikasi kordinasi birokrasi

Article Details

Author Biography

Meiynana, Universitas Indonesia

Saya mahasiswa pasca sarjana Kesejahteraan Sosial Fisip Universitas Indonesia dan bekerja sebagai Tim PIP SMA di Direktorat Pembinaan SMA Kemdikbud Tahun 2015-2019.

References

  1. Ahmad. 2018. Kinerja Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar Survey Pada 6 Provinsi di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Manajemen E-ISSN 2614-4212 Vol 19 No 1 Februari 2018, 523-542.
  2. Akib, Haedar. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, Vol 1 No 1 Tahun 2010, 1-10.
  3. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2014. Perlindungan Sosial di Indonesia:Tantangan dan Arah Ke Depan. Jakarta: Bappenas.
  4. Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Jakarta: 2019
  5. Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2018. Jakarta: 2019.
  6. Bryman, Alan. 2012. Social Research Methods. Fourth Edition. Oxford: Oxford University Press.
  7. Deacon, Alan. 2002. “Perspectives on Welfare”. Buckingham: Open University Press.
  8. De Brauw, A. & Hoddinott, J. 2011. Must Conditional Cash Transfer Programs Be Conditioned To Be Effective?: The Impact Of Conditioning Transfers On School Enrollment In Mexico. Journal of Development Economics 96 (2), 359-370.
  9. Di Nitto, Diana M. 2003. “Social Welfare Politics and Public Policy”. USA : Allyn and Bacon.
  10. Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Inc.
  11. Harniati. 2010. Program-Program Sektor Pertanian Yang Berorientasi Penanggulangan Kemiskinan. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertania Departemen Pertanian.
  12. Howitt, D., & Cramer, D. 2011. Introduction to research method in psychology. (third edition). Hallow: Prentice Hall.
  13. Instruksi Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.
  14. International Labour Organization (ILO). 2012. Penilaian Landasan Perlindungan Sosial Berdasarkan Dialog. Jakarta: ILO.
  15. International Corruption Watch (ICW). 2018. Hasil Survey Exclusion Error Program Indonesia Pintar Jokowi JK. https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/hasil_survey_kartu_indonesia_pintar.pdf Diakses di Pada 3 Oktober 2019.
  16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). 2017. Kajian Implementasi Program Indonesia Pintar. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan.
  17. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). 2019. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No: 1881/D/BP/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
  18. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). 2018. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar. Jakarta.
  19. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). 2019. Permendikbud No 3 tahun 2019 tentang Juknis BOS Reguler tahun 2019. Jakarta.
  20. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). 2020. Analisis Sinkronisasi Kebijakan Program dan Anggaran Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal. Jakarta.
  21. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Jumlah putus sekolah menurut tingkat tiap provinsi. Diunduh di http://statistik.data.kemdikbud.go.id/ pada 2 Oktober 2019.
  22. Midgley, James and Michelle Livermore. 2009. “The Handbook of Social Policy”. California : SAGE Publications Ltd.
  23. Neuman, W.L. 2014. Social research methods, qualitative and quantitative approaches. Seventh edition. Edinburgh Gate: Pearson.
  24. Patton, M.Q. 2002. Qualitative Research & Evaluation Methods. California: Sage Publications.
  25. Retnaningsih, hartini. 2017. Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan Studi Di Kota Kupang NTT dan Kota Palembang Sumatera Selatan. Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian.161-177.
  26. Rohaeni, Eni., & Saryono, Oyon. 2018. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Melalui Kip Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. Indonesia Journal of Education Management & Administration Review. 193-204.
  27. Sipintar PIP Kemdikbud. Program Indonesia Pintar Kemdikbud. Diakses di https://pip.kemdikbud.go.id/index/summary pada Mei 2020
  28. Sugiyasari, Agus Setyani. 2017. Implementasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar Tahun 2015/2016 di SMAN 11 Yogyakarta. Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 6 Vol. VI Tahun 2017.
  29. Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: IKAPI.
  30. Syaukani, dkk. 2004. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  31. TNP2K. 2015. Pemanfaatan Data Dan Inovasi Untuk Penajaman Kinerja Program Bantuan Sosial: Menjaring Dan Menjangkau Anak Tidak Sekolah. Jakarta: TNP2K.
  32. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2006. Jakarta: diperbanyak oleh Departemen Pendidikan Nasional.
  33. Wahab, Abdul Solichin. 2012. Analisis kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.
  34. Zamjani, Irsyad. 2018. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Bagi Penerima Kartu Indonesia Pintar Reguler: Studi Di Empat Daerah Kunjungan Kerja Presiden Tahun 2017. Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Volume 11 Nomor 2 Agustus 2018. 64-82.